JAKARTA, KOMPAS - Komite Olahraga Nasional Indonesia akan segera rnengevaluasi hasil kunjungan utusan KONI yang khusus mendatangi delapan provinsi. Mereka bertugas melihat kesiapan pelaksanaan Pemusatan Latihan Nasianal Terpadu di delapan provinsi tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Bidang Organisasi Kornite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Ngatino, Rabu (18/2), sehubungan dengan keberatan dari beberapa daerah menjadi pelaksanaan Pelatnas Terpadu yang diprakarsai KONI Pusat. Menurut Ngatino yang juga Wakil Komandan Pelatnas Terpadu 2009, sejak Pelatnas Terpadu KONI diresmikan, Kamis (12/2), pihak KONI Pusat langsung rnengirirn utusan untuk melihat kesiapandelapan provinsi yang menyatakan siap menjadi tuan rumah Pelatnas Terpadu.
Kedelapan daerah tersebut adalah Sumatera Utara untuk cabang polo air dan wushu/taolu, Sumatera Selatan (bilyar dan sepak bola), Riau (angkat besi, sepak takraw, dan golf), DKI Jaya (atletik, bulu tangkis, tenis meja, tenis, dan loncat indah), Jawa Barat (balap sepeda dan bola voli), Jawa Timur (renang dan panahan), Kalimantan Tirnur (menembak, wushu/shansao, taekwondo, pencak silat, karate, dan judo), serta Maluku (tinju).
Saat menerima perwakilan KONI Pusat, Provinsi Riau menegaskan, hingga saat ini mereka masih belum mendapat kepastian mengingat belum adanya dana untuk akomodasi, transportasi, dan kebutuhan atlet.
"Karena pelatnas belum dianggarkan dalam APBD Riau 2009, kami akan upayakan agar dana ini bisa diperoleh melalui APBD Perubahan. Sekalipun agar pelatnas dapat segera berIangsung, kami telah minta persetujuan Gubernur untuk mengeluarkan dana talangan. Mudah-rnudahan dana tersebut dapat tersedia dalam waktu dekat agar Pelatnas Terpadu dapat segera dimulai," kata Lulanan Abbas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, saat menerirna Sri Sudono Sumarto, Ketua II KONI Pusat, di Pekanbaru, Senin. Penolakan yang lebih tegas justru muncul dari DPRD Jawa Tirnur yang tidak ingin memenuhi permintaan dana KONI Jatim sebesar Rp 5,7 miliar untuk pelaksanaan Pelatnas Terpadu cabang renang dan panahan, seperti yang telah disampaikan KONI Pusat. Menurut Saleh Ismail Mukadar, Ketua Komisi E DPRD Jatim, pelaksanaan Pelatnas Terpadu itu sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, "Kami hanya bertanggung jawab pada pembinaan olahraga di Ja-i tim melalui pemusatan latihan daerah, Komitmen itu telah karni tunjukan melalui pernberian dana Rp 48 miliar untuk tahun ini," katanya, (SAHjRIZ/NIC)
Sumber : Kompas
0 komentar:
Posting Komentar